HMI Sultra Dukung KPK Segera Tahan Gubernur Sultra

La Asri Buton, Pengamat Politik Sulawesi Tenggara

JAKARTA, EDUNEWS.id – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Badan Koordinasi (BADKO) Sulawesi Tenggara, La Asri  mendukung penuh langkah KPK untuk menyelesaikan sejumlah kasus korupsi di Sulawesi Tenggara.

“Terutama kasus yang menimpa Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam. sudah jelas dan nampak, KPK harus segera menahan Nur Alam,” kata La Asri, Jumat (7/10/2016).

Sebelumnya Orang Nomor satu di bumi Anoa Sulawesi Tenggara ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) KPK pada 15 Agustus 2016.

Nur Alam ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Eksplorasi, SK Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekslorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di kabupaten Buton dan Bombana Sulawesi Tenggara.

Selain itu, La Asri juga sangat menyesalkan atas tindakan yang dilakukan Bupati Konawe Kery Konggoasa, Ketua DPRD Sultra Abdurahman Saleh, Mantan Ketua DPRD Kota Kendari yang juga calon Walikota Kendari Abdul Razak hingga mengerahkan ribuan massa guna mendukung praperadilan Gubernur Sultra Nur Alam, yang telah di tetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).

“Ini tindakan yang sangat memalukan,” ucap asri dengan nada kesal.

Untuk itulah, Mantan Ketua umum HMI Cabang Kendari Ini mendesak KPK untuk segera menahan tersangka Nur Alam.

“Agar segera membuktikan kepada masyarakat Indonesia khususnya masyarakat sulawesi Tenggara atas kasus yang disangkakan kepada Gubernur Sultra ini,” tegasnya.

Sumber : EDUNEWS.id (Media Nasional)